Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

PBB merupakan salah satu organisasi Internasional dengan tujuan untuk memelihara perdamaian Dunia, setelah kegagalan yang dialami oleh LBB dalam misi yang serupa. PBB sebagai subjek Hukum Internasional mempunyai organ yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, seperti Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mempunyai peran yang sangath penting dalam menyelesaian konflik Internasional. Enemy state merupakan sebuah konsep yang tercantum dalam Piagam PBB mengenai negara yang kalah dalam perang Dunia II. Enemy State atau negara musuh merupakan kejahatan yang dilakukan oleh negara. Negara yang menyandang predikat sebagai Enemy State tentunya dapat diserang tampa adanya deklarasi perang terlebih dahulu. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kedudukan iagam BB terhadap negara Enemy State dalam Hukum Internasional.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum normatif merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini ada terdapat beberapa pendekatan masalah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek.
Hasil dari pembahasannya adalah Enemy state merupakan nomenklatur yang diberikan sekaligus dipredikatkan pada negara yang kalah pada Perang Dunia ke-II. Jepang yang menyandang status sebagai Enemy state sudah mengalami banyak perubahan dan termasuk salah satu Negara yang paling aktif mendukung PBB dalam menjaga perdamaian dunia, sehingga status Enemy State tidak relevan lagi. Badan-badan PBB juga harus dapat membuka diri dan berfiki kearah yang lebih maju dan tidak menjadikan masa lalu negara-negara Enemy State sebagai halangan dan hambatan bagi mereka untuk dapat berperan lebih baik lagi di PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan Dunia