Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNAmb dan Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PNAmb berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana bersifat maksimum, menimbulkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap kedua putusan tersebut. Disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Rumusan masalahnya adalah, mengapa dalam kasus tindak pidana narkotika terdapat disparitas pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu proses penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, berupa studi kasus yang menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukan dalam memutuskan perkara hakim harus lebih merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Saat ini, penjatuhan pidana di Indonesia masih menggunakan sistem penjatuhan pidana minimal dan maksimal.Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana.