Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu hal atau peristiwa, padahal sang pembuat berita tahu bahwa berita yang ia keluarkan belum sepenuhnya benar. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers merupakan sarana penal untuk memberantas penyebaran hoax di tengah masyarakat.
Rumusan masalah adalah apakah Media yang menyebarkan Hoax dapat di pidana? dan bagaimana upaya hukum akibat pemberitaan Hoax yang di lakukan oleh Media? Tujuan penelitian ini yakni mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap media yang menyebarkan Hoax dan Mengkaji dan menganalisis upaya hukum apa saja akibat pemberitaann Hoax yang dilakukan oleh media. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yudiris normatif. Tipe penelitian bersifat diskriptif analisis, sumber bahan hukum, teknik analistis kualitatif.
Media yang menyebarkan pemberitaan hoax dapat dipidana, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan pembohongan publik dalam bentuk menyampaikan dan atau menyebarkan berita bohong atau sesuatu yang tidak benar kepada publik atau masyarakat sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang - undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Upaya hukum akibat pemberitaan hoax yang dilakukan oleh media dapat ditempuh dengan menggunakan Undang – undang yang sifatnya khusus dan di atur diluar KUHP yaitu, pada Undang –undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang - undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik