Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Polisi bukan saja sebagai penegak hukum, namun sering kali menjadi pelaku tindak pidana, dalam penulisan ini penulis menulis tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan pelanggaran kode etik yang disidang oleh Komisi Kode Etik Polri, rumusan yang muncul adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang terbukti bersalah melakukuan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan penelitian Mengkaji dan menganalisis Menganalisa dan membahas pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana pada Polda Maluku, dan sebagai salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, data hukum yang dipakai adalah bahan data primer, sekunder, dan tresier. Analisis bahan hukum adalah deskriptif analitis.
Hasil penelitian menujukan bahwa Komisi Kode Etik Polri tidak melihat tindak pidana yang dilakukan namun Komisi Komisi Kode Etik Polri menitik beratkan pada etika yang terdapat dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dari terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16, dan jika membaca Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknik pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Komisi Kode Etik tidak melihat perbuatan pidana namun perilaku yang melanggar etika.