Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan
perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar
yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam
keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung
menjadi pertimbangan untuk membuat aturan nasional. Maka dibentuklah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, serta melalui BKSDA sebagai pelaksana tugas dalam melakukan
konservasi dan menanggulangi perdagangan satwa langka ilegal.
Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi peraturan
perlindungan satwa langka di Indonesia yang diharapkan membuat kita mengerti
dan memahami betul tentang peratran perlindungan satwa langka.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian yang akan digunakan
dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mendapati
bahwa hukum perlindungan satwa yang berlaku di Indonesia ini dirasa kurang
tegas padahal sudah ada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undand ini menjadi dasar
dari para penegak BKSDA yang beroperasi di seluruh indonesia. Adapun dalam
Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan
satwa sudah cukup jelas tercantum aturan-aturan yang penting tentang
perlindungan satwa dan penambahan personil sumberdaya manusia dalm struktur
BKSDA