Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun
kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
dengan sebaik-baiknya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
penerapan standar operasional prosedur penanganan aksi demonstrasi massa? Tipe
Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif dengan sumber bahan
hukum primer dan sekunder kemudian diolah dan dianalisa guna mendapatkan
kejelasan. Adapun hasil yang didapat adalah tindakan Kepolisian dalam
melakukan pengamanan terhadap massa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh
GMKI Cabang Ambon tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang
telah ditetapkan. Berdasarkan contoh kasus demonstrasi GMKI Cabang Ambon
tersebut dapat dilihat bahwa dalam SOP pengendalian massa Polresta P. Ambon
& P.P Lease telah dijelaskan bahwa pengamanan yang dilakukan dengan
mengedepankan tindakan pencegahan, negoisasi,perlindungan, pelayanan, dan
pengaturan pendeteksian (Preemtif dan Preventif), Pembubaran paksa hanya dapat
dilaksanakan hanya atas perintah Kapolda/ Waka Polda Maluku dan langkahlangkah
penindakan sampai kepada penindakan keras dilakukan sesuai prosedur
setelah tindakan Pre-emtif dan Preventif tidak mampu mengatasi massa semakin
beringas dan brutal.