Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penerapan Standar Operasional Prosedur Oleh Polri Dalam Penanganan Demonstrasi
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Penerapan Standar Operasional Prosedur Oleh Polri Dalam Penanganan Demonstrasi

Chesie M Wattimena - Nama Orang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun
kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
dengan sebaik-baiknya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
penerapan standar operasional prosedur penanganan aksi demonstrasi massa? Tipe
Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif dengan sumber bahan
hukum primer dan sekunder kemudian diolah dan dianalisa guna mendapatkan
kejelasan. Adapun hasil yang didapat adalah tindakan Kepolisian dalam
melakukan pengamanan terhadap massa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh
GMKI Cabang Ambon tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang
telah ditetapkan. Berdasarkan contoh kasus demonstrasi GMKI Cabang Ambon
tersebut dapat dilihat bahwa dalam SOP pengendalian massa Polresta P. Ambon
& P.P Lease telah dijelaskan bahwa pengamanan yang dilakukan dengan
mengedepankan tindakan pencegahan, negoisasi,perlindungan, pelayanan, dan
pengaturan pendeteksian (Preemtif dan Preventif), Pembubaran paksa hanya dapat
dilaksanakan hanya atas perintah Kapolda/ Waka Polda Maluku dan langkahlangkah
penindakan sampai kepada penindakan keras dilakukan sesuai prosedur
setelah tindakan Pre-emtif dan Preventif tidak mampu mengatasi massa semakin
beringas dan brutal.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (4 CD Skripsi Pidana) SP.1303 WAT p
SP.1303 WAT p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1303 WAT p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1303
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?