Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui apa makna rumusan norma
pekerjaan lain menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018
dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 65 P/HUM/2018 serta akibat hukumnya
terhadap syarat pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah
sebagai upaya menjaga original intent Lembaga Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) atau
hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan
dengan menggunakan sumber data buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengurus partai politik tidak dapat
mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
sebagimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adanya pengurus partai politik
sebagai anggota DPD telah merubah tujuan dari pembentukan lembaga tersebut
atau original intent dengan keberadaan DPD yang merupakan representasi rakyat
berbasis teritorial atau wilayah, sedangkan partai politik merupakan representasi
rakyat yang nantinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini
pasti menimbulkan terjadinya konflik kepentingan. Mahkamah Konstitusi
memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
untuk mengembalikan fungsi tersebut dan melarang adanya pengurus partai
politik merangakap jabatan menjadi anggota DPD. Sejalan dengan kesimpulan
diatas, peraturan terbaru yang telah diundangkan, dalam prosesnya peraturan
tersebut telah menempuh prosedur secara hukum, sehingga dalam pencalonannya
anggota DPD haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan didalamnya.
Adanya peraturan tersebut supaya tidak terjadi adanya benturan kepentingan antar
lembaga.