SKRIPSI HTN/HAN

Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

---

Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang diikuti dengan rehabilitas, sanksi administatif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang
Berdasarkan uraian di atas adapun permasalahan yang akan dibahas adalah apa bentuk-bentuk eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan apa akibat hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara ridak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membahas bentuk-bentuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan akibat hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep analisis hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka dikenai sanksi administratif sedang yang meliputi: a) pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c) pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan menentukan, bahwa penjatuhan sanksi administratif ringan dilakukan secara langsung oleh pejabat atasan, sedangkan penjatuhan sanksi administratif sedang dan/atau berat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan internal. Mengenai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.373 SUJ a

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.373

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Akibat Hukum
Putusan Pengadilan
Pejabat TUN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar