Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sebagaimana yang terjadi pada pengurus KUD Kakerissa Abubu Kabupaten Maluku Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pengurus KUD Kakerissa dan badan hukumnya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
Metode yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative, pendekatan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dan pendekatan empiris yang diperoleh langsung melalaui observasi dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi oleh pengurus KUD Kakerissa Abubu. Yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pengurusnya yaitu, PP selaku ketua, JJL selaku sekertaris, dan FDL selaku bendahara. Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.
Saran bahwa aparat penegak hukum harus teliti menuntut para terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang kuat dan jelas agar para terdakwa mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, dan dapat menimbulkan efek jera bagi orang lain agar tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi.