Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Ambon)
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Ambon)

Matheos Kainama - Nama Orang;

Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sebagaimana yang terjadi pada pengurus KUD Kakerissa Abubu Kabupaten Maluku Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pengurus KUD Kakerissa dan badan hukumnya sebagai pelaku tindak pidana korupsi. bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
Metode yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative, pendekatan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dan pendekatan empiris yang diperoleh langsung melalaui observasi dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi oleh pengurus KUD Kakerissa Abubu. Yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pengurusnya yaitu, PP selaku ketua, JJL selaku sekertaris, dan FDL selaku bendahara. Sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.
Saran bahwa aparat penegak hukum harus teliti menuntut para terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang kuat dan jelas agar para terdakwa mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, dan dapat menimbulkan efek jera bagi orang lain agar tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (4 CD Skripsi Pidana) SP.1293 KAI p
SP.1293 KAI p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1293 KAI p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1293
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?