Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang ITE merupakan
undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana
cyber , maka KUHP sebagai penunjang hukum pidana ditambah peraturan
perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana.
Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.
Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi
yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus
berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas
dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Melalui media
internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti,
tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan
rekening, perusakan jaringan cyber (hacking), penyerangan melalui virus (virus
at-tack) dan sebagainya.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan
masalah adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konsep (conceptual approach), sumber bahan hukum adalah bahan
hukum primer,sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum adalah
studi kepustakaan, dan analisa bahan hukum adalah metode analisa kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa taktik dan teknik penyidikan tindak
pidana penipuan dalam jual beli online harus melakukan penyidikan yang
dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu
perlu kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain. Karena hal tersebut
sangat penting dilakukan dalam mengumpulkan barang bukti, penyitaan terhadap
bukti elektronik pelaku kejahatan cybercrime. Dan penyidikan yang dilakukan
oleh kepolisian akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam
praktiknya, biasanya pertama-tama penyidikakan melacak keberadaan pelaku
dengan menelusuri alamat Internet Protocol (“IP Address”) pelaku berdasarkan
logIP Address yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang
dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Permasalahannya adalah,
penyidik akan menemui kesulitan jika website/homepage tersebut pemiliknya
berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (seperti facebook, google, twitter,
yahoo, dll.).