Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan sejak reformasi. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, bertumbuh sebesar 5,7% dan merupakan yang tertinggi dibanding emerging market di dunia. Salah satu cara menjaga pertumbuhan dilakukan dengan menjaga persaingan antar pelaku usaha tetap sehat. Pengawasan dan pengontrolan ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk agar persaingan berjala nsehat, sehingga tidaka dapenyalahgunaan posisi dominan. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana Posisi Dominan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana analisis posisi dominan dalam kasus Aqua dan Lee Minerel sebagai akibat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang ditelitidengan bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa menentukan adanya penyalahgunaan posisi dominan harus ditentukan dahulu posisi dominannya. Penentuan dapat dilihat dari penguasaan pangsa pasar suatu pelaku usaha dalam suatu pasar bersangkutan.Putusan KPPU No. 22/KPPU-I/2016 yang telah memenuhi aspek hukum formiil sehingga putusan tersebut sah menurut hukum. Dari segi penalaran hukum, Majelis KPPU sudah menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena para terlapor terbukti memenuhi unsur Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b. Dimana para terlapor terbukti menghalang-halangi konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya.