Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Merujuk pada pasal 240 Ayat (1)k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjelaskan bahwa Eks Terpidana korupsi dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat harus lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai eks narapidana. Hal ini tak sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018 tentang tata cara pencalonan legislatif yang melarang eks terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal ini menimbulkan permasalahan Hubungan antara larangan eks terpidana korupsi dalam proses pencalonan legislatif dengan tujuan dijatuhkannya pidana bagi seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukannya penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.
Dalam Undang-undang Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perlu memasukan pasal yang secara khusu melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri, agar nantinya setiap kali bakal calon legislatif yang ingin mencalonkan diri tidak terlibat atau bukan bekas terpidana korupsi. Selain itu unsur yang terkandung didalam tujuan pemidaan yaitu memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menjadi orang baik dan berguna dalam masyarakat dapat terpenuhi sehingga terciptanya Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.