Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penegakan hukum secara luas maupun sempit tentunya mempengaruhi keefektifan suatu keberlakuan hukum dalam pemberi efek jera kepada subjek hukum. Ius constituendum (hukum positif) di indonesia tentu dengan sistem hukum yang diatur sedemikian rupa berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum tentu tidak menutup kemungkinan kepada subjek hukum untuk membuat pelanggaran dan kejahatan, hal ini dikarenakan semakit ketat hukum maka semakin banyak pula kejahatan dengan motif yang beragam yang belum diatur dalam Ius constituendum sehingga hukum di Indonesia mempunyai potensi untuk berlaku surut. Untuk itu lebih efisien penegakan hukum dalam arti formal maka lebih berpotensi untuk menekan berkurangnya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah merumuskan ajaran turut serta terhadap pelaku prostitusi online.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mencari peranan masing-masing pelaku dalam tindak pidana prostitusi online. dengan tipe penelitian deskriptif analisis.
Dari pernyataan diatas penegakan hukum oleh penegak hukum tentunya telah memberikan kepastian hukum hanya saja permasalahannya ialah penulis melihat tindak pidana prostitusi online merupakan tindak pidana khusus yang perlu diatur secara khusus perbuatan prostitusi melalui dunia maya tersebut agar penegakan hukumnya tetap berdasar pada lex specialis deragate lex generalis, untuk itu penggunaan undang-undang ITE hanya merupakan alternatif untuk menjerat para pelaku sebab bebicara ITE berbicara hal yang umum berkaitan dengan kejahatan ITE tidak dikusukan untuk tindak pidana prostitusi melalui media sosial apalagi bebicara prostitusi melalui dubia maya merupakan tindak pidana yang dapat berdasarkan ajaran turut serta dan juga tidak.