Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Dalam Pencabutan Layanan BPJS Kesehatan
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Dalam Pencabutan Layanan BPJS Kesehatan

Sartika Kanony - Nama Orang;

Keputusan pemerintah mencabut keempat layanan tersebut kontradiktif dengan komitmen pemerintah selama ini. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerintah mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut.Hal ini memunculkan masalah : apakah pencabutan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi korban tindak pidana bertentangan dengan Hak Sasi manusia”.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pencabutan layanan BPJS bagi korban tindak pidana (tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang) tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena layanan kesehatan bagi korban tindak pidana tersebut telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Tidak dijaminnya korban tindak pidana dalam layanan BPJS karena telah ditanggung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi bagi korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual dan perdagangan orang. Untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (4 CD Skripsi Pidana) SP.1274 KAN p
SP.1274 KAN p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1274 KAN p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2019
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1274
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perlindungan HAM
Korban Tindak Pidana
BPJS Kesehatan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?