Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dinamika sistem hukum di Indonesia tanpa terkecuali sistem hukum pidana nasional menghendaki Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur hukum pidana materil diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai induk dari pada hukum pidana. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya implikasi, sehingga tak jarang terjadi konflik norma antara KUHP dan Undang-undang Khusus diluar KUHP.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses yang menitikberatkan objek penelitian pada norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran-ajaran umum hukum, maupun doktrin hukum untuk memperoleh kebenaran koherensi dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengenai dengan hukum pidana diluar KUHP merupakan hal yang oleh KUHP telah dilegitimasi melalui pasal 103 pada aturan penutup bab KUHP. Namun legitimasi tersebut memiliki dampat yaitu terjadinya konflik norma pada beberapa Undang-undang sehingga hal ini menyebabkan terjadinya dualisme norma hukum pidana. Meskipun ada asas yang biasanya digunakan untuk menjadi titik terang problema yakni azas “Lex specialis derogate legi generalis” seperti yang dituangkan dalam Pasal 63 Ayat (2). Tetapi permasalahn ini juga menjadi suatu kerancuaan dalam sistem hukum pidana sehingga perlu adanya suatu penyelarasan norma dari segi prinsipil sehingga meminimalisir bahkan mengatasi terjadinya dualisme norma pada hukum pidana.
Selain dari segi prinsipil, dari segi etik maupun estetik terjadinya dualisme norma hukum pidana bukan merupakan hal yang baik mengingat pada penerapan norma-norma pidana sering kali terjadi berbagai macam persoalan mulai dari materil hingga formil yang diakibatkan dualisme norma pidana. Sehingga dinilai penyelarasan prinsip-prinsip dasar hukum pidana pada KUHP maupun UU khusus diluar KUHP merupakan hal yang esensial.