Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindung kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa tentunya perlu mendapatkan pendidikan yang baik agar potensi-potensi untuk yang mereka miliki dapat berkembang, selanjutnya sanksi penegas hukum agar tidak mempekerjakan anak dapat dilhat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak. Mengenai apa yang terjadi pada kasus mucikari K yang mempekerjakan anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan menjalankan kejahatannya lewat modus operandi, dimana modus operandi merupakan cara seseorang ataupun kelompok didalam menjalankan kejahatannya, selain dari pada itu diketahui bahwa mucikari K juga selain mempekerjakan ia pula mendapatkan keuntungan yang signifikan dari hasil mempekerjakan anak atau korban yakni C.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis empiris. Tipe penelitian bersifat deskriptif analistis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu: sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menginventarisasi serta mengklasifikasi selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan cara deskripsi menggunakan metode analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penerapan hukum untuk melindungi anak-anak perlu mendapat perhatian yang mendalam baik dari orang tua, lingkungan dan terlebih khusus oknum-oknum yang berwenang dalam mengatasi kasus prostitusi ini. Dengan adanya perhatian khusus maka dengan sendirinya anak-anak menjadi sadar tentang arti dari hidupnya dan menyadari akan apa yang dilakukannya serta tidak lagi terjun dalam dunia prostitusi yang bisa membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidupnya.