Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem bernegara, karena sangat berpotensi merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana tidak hanya melibatkan kalangan pejabat dan pegawai negeri sipil saja tetapi juga melibatkan korporasi sebagai badan hukum yaitu subjek hukum yang mempunyai peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh korporasi dalam melakukan kejahatannya, yang menimbulkan kesalahan korporasi yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam menentutkan kesalahan korporasi maka menitikberatkan pada kesalahan pengurus korporasi seperti direktur, mengingat bahwa kesalahan pengurus adalah kesalahan korporasi yang dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah kesalahan korporasi sendiri dengan dasar penentuan kesalahan pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang dapat dikenai pertanggungjawban pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier. Teknik pengumpulan bahan hukum, Analisa bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa beban kesalahan korporasi atas tindak pidana korupsi, yaitu pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan sementara seluruh atau sebagian perusahaan dan Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi