Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Gangguan asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang telah melewati batas negara, menjadi perhatian internasional karena menimbulkan masalah lingkungan dan ekonomi bagi negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Malaysia pernah menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia akibat polusi udara dan gangguan penerbangan karena kabut asap tersebut menutupi ruang udara yang menjadi jalur penerbangan pesawat mereka. Hal ini berkonsekuensi kepada tanggung jawab negara indonesia terhadap Malaysia yang di rugikan akibat kejadian tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskritif analitis, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.
Indonesia telah meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (perjanjian Asean tentang pencemaran asap lintas batas ) dengan UU No 26 Tahun 2014. Hal ini menimbulkan implikasi akibat hukum kepada indonesia untuk harus bertanggung jawab atas kerigian yang di derita negara lain akibat kabut asap kebakaran hutan di Indonesia. Negara yang terkena dampak polusi asap lintas batas mempunyai hak untuk menggugat Indonesia namun penyelesaiannya harus sesuai dengan semangat solidaritas dan persaudaraan Asean sebagaimana diatur dalam perjanjian Asean tersebut yaitu melalui cara damai baik melalui perundingan maupun negosiasi, disamping itu, indonesia harus melakukan langka dan tindakan konkrit untuk mencegah teulangnya kembali kebakaran hutan di Indonesia termasuk menggalang kerjasama Asean dalam menanggulangi asap lintas batas.