Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli, para pihak yang
melakukan transaksi jual beli ini mempunyai perannya masing-masing
untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan
oleh mereka sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata.
Perjanjian jual beli ini mengatur tentang berbagai transaksi jual beli
baik benda bergerak ataupun tidak bergerak seperti rumah, tanah dan
sebagainya. Pada prakteknya, perjanjian jual beli tentu tidak selamanya
dapat berjalan dengan lancar, Seperti halnya terjadi sengketa tanah di
Negeri Hative Besar Tanah yang diperjualbelikan oleh Bapak Raja
Negeri Hative Besar atau pihak pertama kepada pihak pembeli dalam
hal ini sebagai pihak kedua pada dasarnya bukan merupakan tanah hak
milik dari Bapak Raja tersebut, tapi kepemilikannya berada pada pihak
pertama sebagai pemilik tanah. Perjanjian jual beli tanah yang
dilakukan oleh Bapak Raja jika dilihat berdasarkan perbuatan atau
tindakan yang telah dilakukannya, maka tindakan tersebut telah
melanggar ketentuan-keentuan yang berlaku dengan dasar melakukan
perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365
KUHPerdata
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach) yang bersifat deskriptif
analitis, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan hasil
yang didapat atau diperoleh untuk menjawab permasalahan yang
diangkat.
Permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pembeli dalam
jual beli tanah ini menggunakan perlindungan hukum represif yaitu
terkait pemberian ganti rugi terhadap pembeli atas terjadinya jual beli
tanah sebagaimana telah dijelaskan terkait pembeli beritikad baik maka
pasal 1491 KUHPerdata memberikan perlindungan berupa
penanggungan