Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Piagam PBB dalam pasal 1 menyebutkan dengan tegas mengenai
“penghormatan dalam prinsip-prinsip persamaan hak” dan dalam Pasal 2
menyatakan bahwa organisasi internasional PBB “didasarkan asas prinsip
persamaan kedudukan dari semua negara anggota. Dewan Perwalian bertugas
untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan
dengan daerah-daerah perwalian, kecuali daerah-daerah strategis yang diurus oleh
Dewan Keamanan. Atas dasar penyerahan kuasa itu Dewan Perwalian diberi hak
untuk menimbang laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara
penguasa, menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan
dengan negara-negara penguasa dan menjalankan pekerjan-pekerjaan dengan
syarat-syarat persetujuan perwalian. Sehingga permasalahan yang dikaji dalam
penulisan ini adalah bagaimana status dan kedudukan Dewan Perwalian PBB
setelah daerah-daerah perwalian menjadi negara merdeka.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian
bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam
penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Sumber-sumber bahan
hukum kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk di lakukan
penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas
permasalahan.
Tugas Dewan Perwalian adalah untuk mempelajari dan
mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh negara yang menguasai
daerah tersebut, bersama-sama dengan negara penguasa menyelidiki
perkembangan daerah perwalian dan mengadakan kunjungan daerah-daerah
perwalian. Tujuan dibentuknya dewan ini adalah untuk mendorong kemajuan
penduduk daerah perwalian menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan.
Dewan Perwalian juga memelihara perdamaian dan keamanan internasional,
mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai
pemerintahan sendiri atau kemerdekaan dan memberi dorongan agar mengakui
dan menghormati hak-hak manusia dari rakyat-rakyat di dunia.