Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengaturan mengenai hak-hak atas tanah telah tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanahtersebut tetapi dalam kenyataanya Status hak atas tanah masih menjadi masalah di Kecamatan Teon Nila Serua (selanjutnya disebut TNS) Kabupaten Maluku Tengah yang hingga kini belum kunjung selesai alias tidak jelas statusnya. Disebutkan bahwa sejak desember 2015 telah terjadi di Desa Isu, Desa Watludan, Desa Messa, Desa Usliapan yaitu terjadi penebangan pohon-pohon jangka panjang, dilakukan patok/pengukuran tanah, dan dipalang larangan oleh desa-desa adat sekitarnya, tindakan ini dilakukan masyarakat adat sekitar karena beredarnya kabar dan isu-isu jika ibukota Provinsi Maluku akan dipindahkan ke Maluku Tengah. Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana status hak atas tanah bagi transmigran lokal di atas tanah adat.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk di lakukan penafsiran dan diberikan agumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.
Hasil penilitian menunjukan bahwa berdasarkan pelepasan sebagian hak petuanan yang yang dibuktikan dengan tandatangan ke empat Raja Sepa, Amahai Haruru dan Makariki maka hak atas tanah dari transmigran lokal menjadi hak milik yang sah berdasarkan sertifikat yang telah diperoleh sekarang