Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Suatu negara memiliki hak klaim kawasan maritim sesuai dengan zona-zona
maritim. Namun, tak dapat diingkar bahwa setiap negara memiliki perbatasan dengan
negara lainnya. Sehingga dapat menimbulkan overlapping atau tumpang tindih klaim
disuatu wilayah. Beberapa tahun belakangan ini, delimitasi batas maritim antara
Indonesia dan Vietnam menjadi hangat diperbicarakan. Hal ini disebabkan karena
sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) oleh nelayan Vietnam.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui urgensi penetapan
batas maritim Indonesia-Vietnam terhadap kejahatan illegal fishing. Adapun
permasalahan yang akan dibahas dalam skirpsi ini adalah : urgensi penetapan batas
maritim Indonesia-Vietnam dan dampaknya terhadap kejahatan illegal fishing.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu
pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau
studi kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan
kasus, pendekatan konsep dan pendekatan perundnag-undangan. Pengumpulan bahan
hukum melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif
normatif.
Hasil dari penenlitian ini menunjukan bawah permasalahan illegal fishing
yang terjadi disebabkan karena Indonesia dan Vietnam belum menetapkan perjanjian
batas maritim pada zona ekonomi eksklusif di Perairan Laut Cina Selatan. Didalam
UNCLOS 1982 telah mengatur cara untuk melakukan delimitasi batas maritim pada
zona ekonomi eksklusif yaitu dengan cara menarik garis sementara yang
menggunakan prinsip sama jarak dan mempertimbangkan faktor yang relevan
kemudian dapat memodifikasi garis sementara tersebut dengan memperhitungkan
faktor-faktor yang relevan sehingga menghasilkan garis akhir.