Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sejak berdirinya Negara Israel di bumi Palestina pada tahun 1948, berdasarkan rekomendasi resolusi no 181 Majelis Umum (General Asembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 tentang pemecahan Palestina menjadi dua negara: Arab dan Israel, melahirkan peperangan dan pembantaian massal antara Israel dan negara Arab beserta negara tetangganya. Konflik Israel-Palestina pada awalnya memang tentang Zionisme keagamaan, akan tetapi pada tahun 1896 M, Theodore Herzl - aktor sekaligus arsitek intelektual atas munculnya ide negara-negara bagi Yahudi Diaspora – menggagas negara merdeka bagi Yahudi. Konflik tentang zionisme keagamaan dibelokan kepada tujuan-tujuan politik-keduniaan. Konflik secara penuh menjadi tanggungjawab dewan keamanan PBB untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Efektifitas PBB sebagai organisasi internasional dalam menangani masalah Israel-Palestina.
Metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan analisa bahan hukum bersifat kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) berdasarkan Piagam (Charter) diharapkan mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina tersebut, akan tetapi peran DK PBB ternyata masih bergantung dengan Amerika Serikat (AS). Dominasi Amerika Serikat membuat efektifitas DK PBB tidak maksimal. Segala bentuk resolusi yang berkaitan tentang Israel, AS lebih memilih abstain atau mem-veto hasil perundingan DK PBB dengan beberapa anggota lainnya. Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB tidak berarti bagi Israel, sehingga perbuatan Israel yang anarkis bahkan cenderung tidak berperi kemanusiaan menghancurkan wilayah jalur Gaza, Palestina menjadi tragedi paling menakutkan sepanjang sejarah konflik antara Israel dan Palestina.