Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelengara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usahaa Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum milik Negara, serta badan swasta perorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kewenangan ombudsman juga untuk menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 7 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan ombudsman dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dimana Dinas tenagakerja sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tidak mendapatkan laporan maupun termbusan mengenai perselisihan yang laporannya telah dimasukan dan ditangani oleh pihak Ombudsman. Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yaitu peneltitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial karena laporan yang masuk ke ombudsman tidak memenuhi syarat- syarat yang telah diatur dalam pasal 24 ayat (1)UndangUndang No. 37 Tahun 2008 dan juga tidak ditemukannya maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini ialah pihak Dinas Tenagakerja. (DISNAKER)