Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Upaya penyediaan fasiltas khusus Ibu menyusui merupakan upaya perlindungan terhadap anak.Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan Negara, Pemerintah,Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang meliputi perlindungan di bidang Agama,Pendidikan,Kesehatan dan Sosial. Oleh karena itu penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui merupakan kewajiban Negara maupun Pemerintah yang harus dipenuhi karena Undang-Undang sudah menjamin hal tersebut. Tetapi kenyataannya di Indonesia banyak daerah-daerah yang belum menyediakan fasilitas khusus ibu menyusui seperti di Maluku. Hal ini menimbulkan permasalahan apakah Instansiyang tidak menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ?
Penelitian ini merupaka penelitian Yuridis Normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum ang dipergunakan dalam penelitian ini Badan Hukum primer ,Bahan Hukum Sekunder. Data informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya disistimatika untuk di lakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan .
Dalam perundang-undangan di Indonesia sudah memuat mengenai ketentuan penyediaan fasilitas khusus bagi ibu menyusui. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan apa yang menjadi ketentuang perundangundangan. Dengan demikian Pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui secara merata agar semua masyarakat yang berada di Kota maupun Kabupaten bisa menggunakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui, sehingga anak juga mendapatkan ASI Eklusif secara baik sehingga tumbuh kembang anak juga bisa menjadi baik.