Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
yang melakukan audit terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
dan terungkap bahwa ada sejumlah Barang Milik Negara yang belum
dikembalikan ke negara. Pengambilan sejumlah barang milik negara tersebut
dilakukan oleh Roy Suryo pada masa jabatannya sebagai mantan menteri pemuda
dan olahraga (Menpora) sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Dengan
latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah apakah pengambilan barang
milik negara dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan membahas
pengambilan barang milik negara sebagai tindak pidana korupsi. Adapun jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan
atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum
yang lain. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan sifat
penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu dengan jalan menguraikan,
menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang
diangkat dan bahan hukum yang diperoleh.
Hasil penelitian didapatkan bahwa menggunakan dan mengambil barang
milik negara oleh pejabat instansi dalam lingkungan Kementerian atau Lembaga
untuk kepentingan pribadinya sendiri yang dimana dampak terhadapat negara
yaitu mengalami kerugian merupakan tindak pidana korupsi. Dengan itu,
diperlukannya pengawaasan dan pengendalian serta pemantauan oleh Pengelola
Barang yaitu Menteri Keuangan yang juga selaku Bendahara Umum Negara atas
penggunaan dan pemanfaatan barang milik Negara oleh pejabat instansi atau
dapat disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Dan juga
diperlukannya pencatatan atau inventarisasi dengan baik serta pengawasan
terhadap barang-barang invetaris tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang tidak
diinginkan dan semoga kedepannya tidak akan terjadi penyimpanganpenyimpangan
terhadap aset negara.