Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kewenangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dimana proses penyidikan dilakukan oleh Ditpolair yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan apakah Ditpolair berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perairan.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu dengan jalan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan bahan hukum yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa instansi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan adalah instansi yang mempunyai keahlian khusus di bidang ketenagakerjaan bukan instansi yang tidak mempunyai keahian khusus di bidang ketenagakerjaan yang pada akhirnya penyidikan tersebut dapat merugikan seseorang atau tersangka yang diduga melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 22 Tahun 2010, Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Juga Terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut sangat jelas instansi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, serta dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 22 Tahun 2010 diamana dalam peraturan tersebut instansi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan tidak di berikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.