Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) pada Bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 yang dikategorikan
sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur
dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Saat ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak.
Ironisnya, pelaku pelecehan seksual pada anak kebanyakan berasal dari lingkungan
keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri,
sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak.
Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif
dengan menggunakan tipe penelitian yakni deskriptif, bahan hukum yang di pakai yaitu
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi
dengan menggunakan metode kualitatif.
perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan,
atau perbuatan lain yang keji, dan semua dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.
Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan
sebgainya. pada dasarnya pengaturan perbuatan cabul adalah untuk melindungi setiap
orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Hakim dalam menjatuhakan putusan
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Amb dan
Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN.Amb membuktikan
bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungann Anak. Maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis
Hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat sesuai fakta persidangan yang ada.