Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan sebagai sumber kewenangan untuk pemerintah dan dilain sisi guna untuk menjamin hak-hak warga negara. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini dilakkukan tentunya untuk menemukan titik terang masalah dengan mencari landasan legalatif dari tindakan membuang sampah dan sumber kewenangan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum administrasi terhadap tindakan membuang sampah dari kendaraan umum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tindakan pemerintah apakah tindakan membuang sampah dari kendaraan umum sebagai penjabaran dari asas Wetmatigheid van bestuur. Setiap tindakan pemerintah maupun sasaran kebijakan pemerintah harus berdasarkan hukum, berkaitan dengan tindakan membuang sampah dari kendaraan umum maka pemerintah dalam melakukan tindakan penegakan hukum administrsi haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tidak terjadinya tindakan corupt dari pemerintah dan juga bila diketahhui tindakan membuang sampah belum diatur secara substansi normatif yang jelas dalam satu peraturan perundang-undangan maka itupun akan menjadi tugas penting dari pemerintah.