Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah
mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai
kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak
asasi manusia. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul
dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku
manusia dalam hubungan sesama manusia. Inti paham hak asasi manusia, terletak
dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi
kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian dihormati
dalam keutuhannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana Perlindungan Hak-Hak
Tersangka Kejahatan Terorisme Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jenis
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Nomatif yaitu pendekatan studi pada
peristiwa hukum yang peraturan yang berlaku.
Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Perlindungan hak asasi tersangka
dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam hukum nasional
merupakan bagian penting dalam pembangunan di bidang hukum, khususnya
penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, namun demikian implementasi
peraturan perundang-undangan tersebut belum menganut prinsip keseimbangan
antara teori Crime control model dan teori due process model yang disesuaikan
dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya
hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan dan
penyidikan. Indonesia sudah mengatur mengenai hak tersangka, namun demikian
belum secara jelas dan lengkap menjamin kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
terhadap perlindungan hak tersangka.