Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Memajukan industri yang mampu bersaing serta memberikan perlindungan hukum bagi para pendesain diberlakukanlah Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Akan tetapi aturan hukum di bidang desain industri belum sepenuhnya mendukung perkembangan desain industri di Indonesia. Hal ini dilihat dari kasus pembatalan desain industri yang terjadi. Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan terhadap pembatalan pemegang hak atas Desain Industri Folding Gate.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri, yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri, tidak dipenuhinya unsur kebaruan (novelty) dalam suatu desain industri dan tidak adanya penjelasan persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Dalam Pasal 26 diatur mengenai pemeriksaan substantif akan tetapi terdapat kelemahan dalam Pasal 26 ayat (5) yang menyatakan bahwa pemeriksaan substantif tidak akan dilakukan apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain, dengan tidak adanya pemeriksaan substantif mengakibatkan setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan sertifikat desain industri. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya sengketa desain industri dan harus diajukan pembatalan desain industri sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 533K/Pdt.Sus/2008 Tanggal 25 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 19 Juni 2008.