Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pembangunan Nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan yang
berkelanjutan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk
mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undangundang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa
menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana tanggung jawab Majelis
Kehormatan Notaris terhadap penegakan hukum bagi notaris sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi notaris terhadap penegakan hukum bagi notaris. dalam
hal pembuatan akta.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum
normatif atau penulisan hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan
Undang – undang dan pendekatan konseptual kemudian dikaji secara
diidentifikasikan dan dijadikan sebagai bahan analisa secara deskriptif guna
memperoleh hasil jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.
Hasil yang diperoleh dari penulisan ini bahwa tanggungjawab Majelis
Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris
supaya pelaksanaan tanggungjawab notaris dilakukan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan Undang – Undang ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana
ataupun perdata maka Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui
diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan
Undang –Undang Jabatan Notaris dan atau peraturan perundang – undangan.