Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan kedudukan serta penmenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga terkadang menimbulkan terjadinya sengketa dalam kontrak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan hukum yang merupakan bahan hukum primer atau disebut penelitian kepustakaan, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk laporan deskriptif analitis dengan pengolahan data, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Asas proporsional dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi dan bagiannya. Penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berlaku sejak tahapan pra kontrak, pembuatan kontrak sampai pelaksanaan kontrak. Hal ini dikarenakan agar terjamin proses negosiasi yang fair, kesetaraan hak, terjamin distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya, dan sebagai pengukur kadar berat ringannya beban pembuktian. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak