Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pembatasan Kepemilikan merupakan hak dan kekuasaan yang
dimiliki asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 18
Ayat (1) bahwa “Pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran swasta
oleh satu orang atau satu badan hukum, di satu wilayah siaran maupun
dibeberapa wilayah siaran dibatasi”. Seperti yang dimiliki oleh H. T. S yang
memiliki MNC, RCTI, dan Global TV. Adapaun teguran dan ganti rugi
apabila melanggar ketentuan peraturan ini yaitu teguran berupa teguran
tertulis dan ketentuan hukuman ganti rugi berupa dipenjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima
milliar rupiah) untuk penyiaran televisi.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif
untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan
bersifat analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang
Penyiaran telah membatasi kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran
swasta dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 juga telah
menjelaskan akan pembatasan kepemilikan yang telah diatur dalam Pasal 32
Ayat (1) huruf a. Dalam pelaksanaan peraturan penyiaran yang berhak
adalah Komisi Penyiar Indonesia (KPI) karena KPI berfungsi dan
mempunyai wewenag untuk Regulasi atau Pengaturan, Pengawasan dan
Pengembangan, dan perubahan peraturan KPI bekerjasama dengan
pemerintah. Dalam hal ini KPI harus tegas dalam memberlakukan peraturan
berupa ganti rugi terhadap yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.