Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kehidupan modern makin dicirikan oleh canggihnya perangkat untuk
memperoleh data. Manusia modern makin bergantung kepada kegiatan
mandapatkan data yang secara teknis dinamakan pengukuran. Sehingga
permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah
pelaksanaan tera ulang timbangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
tentang Metrologi Legal sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam
mengatasi kecurangan pelaku usaha
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk
menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan
yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa selain pelayanan tera/tera ulang
timbangan, kegiatan pengawasan dan penyuluhan relatif tidak dilaksanakan
karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan dan
pengawasan tera/tera ulang timbangan selain itu tidak ada sanksi jika ada
pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena Unit Pelayanan Tera (UPT) tidak
memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Tindakan
pelanggaran yang sangat merugikan dilaporkan kepada pihak kepolisian selain itu
Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) dan satuan kerja yang menangani
pelayanan tera/tera ulang timbangan di di Pasar Mardika belum memiliki data
UTTP yang lengkap dan valid karena kondisi pasar yang terbuka sehingga banyak
pelaku usaha yang masih berpindah-pindah maka sulit untuk di data, selanjutnya
Belum ada tempat mengadu bagi pembeli dan penjual, sehubungan dengan UTTP
khususnya timbangan sehingga masyarakat sulit untuk menyampaikan
aspirasinya, hal ini di sebabkan karena kurangnya fungsi kontrol yang aktif, untuk
lebih mudah menjangkau aktivitas pasar seharusnya dilakukan satu pos pengaduan
pada setiap lokasi pasar agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.