Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kegiatan pengelolaan Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Perusahaan PT.WAI TALA secara hukum jangka waktunya telah berakhir proses pengelolaan Hak Guna Usaha tersebut. Akan tetapi PT. WAI TALA masih terus melakukan proses pengambilan atau masih tetap beroprasi di atas tanah atau lahan tersebut dan masih mengambil hasil dari lahan tersebut. Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu penelitian hukum Yuridis Normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penulisan ini maka kesimpulan dan sarannya adalah kedudukan HGU yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilepas kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan ketentuan UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 serta praktek pelaksanaannya yang terjadi selama ini, tanah tersebut menjadi tanah negara. Kalau jangka waktunya berakhir maka tanah tersebut tetap kembali menjadi tanah negara. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, kedudukan tanah HGU yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir maka HGU tersebut hapus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat.