Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Bagaimana bentuk perlindungan terhadap karyawan Delivery Kentucky Fried Chicken (KFC) Kota Ambon sebagai akibat tidak terbayarnya pesanan oleh pemesan Kentucky Fried Chicken (KFC). Beberapa peraturan perundang-undangan dewasa ini telah jelas mengatur menyangkut perjanjian jual beli dan hak-hak pelaku usaha dari tindakan tidak bertanggung jawab (wanprestasi) dari pihak konsumen. Seperti pada kasus dimana adanya itikad tidak baik maupun tindakan jahil konsumen dalam hal pemesanan makanan cepat saji di Kentucky Fried Chiken (KFC), dimana seorang anak memesan paket ayam pada salah satu cabang KFC di kota Ambon melalui via telepon, sesampainya di alamat yang memesan karyawan tersebut disambut oleh pihak orang tua yang kebingungan dan berdalih tidak memesan paket ayam tersebut, karyawan tersebut bingung dan merasa tidak mencapai titik temu, karena pesanan tidak dibayar. Karyawan tersebut lalu kembali dan melapor pada atasannya. Karyawan tersebut sangat dirugikan karena telah dipermainkan sehingga membuang-buang waktu dan harus mengganti kerugian dari pesanan yang tidak dibayarkan tersebut atas perintah atasannya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh orang tua yang tidak memperhatikan anaknya serta tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya dengan tidak beritikad baik karena telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hak pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pelaku usaha ada 2 yaitu, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Selanjutnya, Pelaku usaha dapat menempuh jalur arbitrase. Didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUH Perdata dan dapat dimintai penggantian biaya. Dan pelaksanaan tanggung jawab oleh perusahaan terhadap karyawan dapat diupayakan dengan cara perundingan bipartite dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan upaya Mediasi, Konsiliasi atau Arbitarse.