Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Di Kota Ambon terdapat transaksi jual beli sepeda motor bekas yang tidak dilengkapi dengan
dokumen resmi atau biasa disebut sebagai sepeda motor bodong, sehingga obyeknya adalah tidak
jelas apakah sepeda motornya hasil kejahatan pencurian ataukah pada saat dijual sepeda motor
tersebut dokumennya hilang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip Islam yang harus
terlepas dari spekulasi dan unsur jahalah atau samar dalam transaksi jual beli yang dapat
menimbulkan sengketa di kemudian hari, dalam praktiknya masyarakat yang memperjual belikan
sepeda motor tersebut tidak peduli dengan tidak adanya dokumen surat resmi, asalkan barangnya
ada pada saat akad berlangsung, bermanfaat dan saling menguntungkan antara penjual dan
pembeli. Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana
pelaksanaan jual beli sepeda motor bodong ditinjau dari Hukum Islam.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative untuk menganalisis
permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli sepeda motor bodong atau sepeda motor yang
tidak dilengkapi dengan dokumen surat-surat resmi adalah hasil pencurian meskipun sepeda motor
tersebut telah milik penuh dari seorang penjual yang sebelumnya telah membeli dari seorang
penadah maka, jual beli semacam ini hukumnya adalah fasid. Jual beli tersebut telah memenuhi
rukun dan syarat akan tetapi dari segi sifat benda tersebut tidak di benarkan dalam Islam. Namun
ada pula beberapa masyarakat yang memperjual belikan sepeda motor bodong dan menjelaskan
bahwa sepeda motor yang di perjual belikan adalah bukan hasil pencurian yang pada saat di jual
memang dokumen surat-suratnya tersebut tidak di ikut sertakan. Jual beli semacam ini adalah
hukumnya boleh.