Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penyebab proses penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak terhenti yaitu: pelapor tidak pernah kembali untuk mengecek laporan tersebut, bahkan ketika di hubungi nomornya sudah tidak aktif dan alamatnyapun sudah tidak jelas dan terkadang korban mencabut laporan dan memilih untuk menyelesaikan dengan jalan damai. selain itu, penyidik yang terdapat didalam unit PPA Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease hanya 8 ( delapan) orang penyidik anak, sehingga dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual masih belum maksimal.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk di lakukan penafsiran dan diberikan rgumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.
Kendala-kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak oleh Unit PPA Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terhadap laporan masyarakat harus dilakukan sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut penulis sebaiknya pada saat laporan yang masuk ke Unit PPA Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dapat segera diproses agar tidak terjadi kehilangan kontak dengan yang membuat laporan tersebut. Selain itu jumlah penyidik yang ada pada Unit PPA Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dapat ditambah jumlahnya sehingga pelaksanaan proses penyidikan dapat berjalan dengan maksimal. Dengan demikian maka tidak terjadi lagi kendala-kendala yang menyebabkan proses penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak terhenti, mengingat anak sangat membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal oleh aparat penegak hukum.