Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hak warga negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan perlindungan terhadap hak warga negara yang terlibat dalam peristiwa pidana, baik itu sebagai tersangka, terdakwa, terpidana dan juga perlindungan terhadap hak saksi atau korban tindak pidana sehingga tidak seorangpun dapat di berlakukan tembakan di tempat karena harus sesuai dengan standar operasional prosedural tentang Standar Universal Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Penegak Hukum Nomor : SOP/ 04/ II/ 2012.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu dengan jalan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan bahan hukum yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perintah tembak di tempat dapat diklasifikasikan sebagai extrajudicial killing apabila anggota atau personel Kepolisian melakukan kelalaian dalam melakukan tugasnya atau menembak tidak sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Undang-Undang. Karena perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itu demi menjamin keamanan dan ketertiban maka petinggi kepolisian mengeluarkan perintah tembak ditempat terhadap tersangka penjahat jalanan pada saat pengamanan Asian Games 2018. Tindakan tersebut sebagai suatu tindakan yang bersifat Extrajudicial Killing sebagaimana mengenai alasan pembenar atas tindakan tembak mati diluar jalur pengadilan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Juga Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.