Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, sama sekali tidak mengatur tentang “penitipan” denda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 267 ayat (4) UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu jumlah denda yg dititipkan kepada Bank adalah denda maksimal yg dikenakan untuk setiap pelanggaran. maka memunculkan masalah bagaimana mekanisme pengembalian uang sisa denda tilang dalam pelanggaran Lalu Lintas menurut peraturan perundang-undangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa mekanisme pengembalian uang sisa denda tilang dalam pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, apabila dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan diterima. Sisa uang titipan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diambil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan dijatuhkan disetorkan ke kas Negara dan tata cara penyetoran dan pengembalian sisa uang titipan denda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.