Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

LGBT merupakan perbuatan yang mendapat berbagai penolakan didalam masyarakat Kendati sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas LGBT beserta segala aktifitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini perilaku seks menyimpang LGBT masih belum diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Trans Gender)?
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk di lakukan penafsiran dan diberikan rgumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan. Untuk memudahkan penulis dalam mengkaji dan menelaah penulisan skripsi ini. Maka perlu untuk mengurai terlebih dahulu sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari Bab I: pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II: merupakan tinjuan pustaka yang terdiri dari: kebijakan hukum pidana, fenomena LGBT dalam hukum pidana di indonesia, perbuatan LGBT dengan hukum pidana. Bab III: merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari: delik yang berkaitan dengan LGBT dalam hukum pidana sekarang, perumusan unsur delik perbuatan LGBT dalam konsep kuhp, kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam hubungan LGBT. Bab IV: berisi kesimpulan dan saran Kebijakan hukum pidana dapat menjadi upaya dalam menanggulangi penyebaran serta perbuatan LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP juga dalam Undang-Undang Pornografi untuk dapat menjaga kesucian dari nilai ketuhanan Pancasila. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT ini, juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terhadap tindakan yang melanggar Pancasila yang tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan hukum agar dapat merumuskan suatu peraturan yang baik dalam menanggulangi LGBT.