Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat
masih gemar memperjual belikan satwa dilindungi seacara liar baik memperjual
belikannya dalam keadaan hidupuntuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan
yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak
dijumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga
dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai
bahan obat tradisional.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, disimpulkan bahwa untuk menanggulangi penyelundupan satwa liar
yang dilindungi adalah dengan cara preventif yaitu (merupakan suatu
pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi
atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu
pelanggaran) dan cara represif yaitu (merupakan suatu pengendalian sosial yang
dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran). Cara ini seharusnya direncanakan
dan dilakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Agar lebih efektif lagi harus
menekan jumlah tindak pidana penyelundupan tersebut harus ada kerjasama antar
intansi selain BKSDA, Kepolisian, dan Balai Karantina Pertanian. Selain ketiga
intansi tersebut Dinas Perhubungan, Beacukai dan masyarakat pun harus ikut
andil dalam menekan jumlah tindak pidana penyelundupan karena berbagai motif
atau cara para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dinas Perhubungan dan
Beacukai disini diperlukan kerjasamanya karena kasus penyelundupan itu sendiri
erat kaitanya dengan perhubungan, guna memperketat jalur perdagangannya itu
sendiri baik itu jalur antar area maupun luar area dan masyarakat pun harus ikut
andil karena apabila menemukan atau menemui kepemilikan satwa liar yang
dilindungi tersebut agar segera melaporkan kepada petugas yang berwenang.