Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Mekanisme Dan Prosedur Penenggelaman Dan Pembakaran Kapal Hasil Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Menejemen Sistem Peradilan Pidana

Reylale E Solissa - Nama Orang;

Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan yaitu
penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan. Tindakan pembakaran
dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis
yaitu efek jera kepada pelaku illegal fishing agar tidak melanggar hukum, Hal ini
memunculkan masalah Bagaimana mekanisme dan prosedur penenggelaman
dan/atau pembakaran kapal hasil tindak pidana perikanan dalam perspektif
manejemen sistem peradilan pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang
digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan
melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi
dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil dan pembahasan Mekanisme dan prosedur pembakaran
dan/atau penenggelaman kapal hasil tindak pidana perikanan terbagi dalam 3
(tiga) tahap yaitu : tahap pertama pengawasan (pra penyidikan), pada tahap ini
penyidik/pengawas perikanan dapat melakukan tindakan berupa pembakaran
dan/atau penenggelaman kapal ikan berbendera asing berdasarkan pada pasal 69
ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan SEMA Nomor 1 tahun
2015 hurufa. Dalam ini Ketua Pengadilan Negeri Tidak Mempunyai kewenangan
untuk memberikan persetujuan. Tahap kedua penyidikan/penuntutan, pada tahap
ini peneggelaman kapal perikanan berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan
Negeri. Hal ini mengacu pada pasal 76A Undang-Undang nomor 45 tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
dan SEMA Nomor 1 tahun 2015 huruf b dan c. Tahap ketiga pembakaran
dan/atau peneggelaman kapal perikanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada pasal 46 ayat (2) KUHAP yang
dimana dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor dan secara teknis dikordinasikan
dengan TNI-AL dan Kepolisian.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3 CD Skripsi Pidana) SP.1219 SOL m
SP.1219 SOL m1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1219 SOL m
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2019
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1219
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Sistem Peradilan Pidana
Tindak Pidana Perikanan
Pembakaran/Penengelaman Kapal
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Cover
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?