Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang diikuti Indonesia pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida Meksiko bersama 137 negara lainnya menjadi bukti awal komitmen Indonesia untuk memperbaiki diri melalui pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Tipe penulisan yang digunakan adalah bersifat deskritif analisis, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan.
Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan Indonesia meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery) Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini karena UNCAC mempunyai kekuatan pemberlakuan (Entry into Force) bagi negara-negara peratifikasi. Dengan demikian Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama internasional dalam usaha pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri
Dalam implementasi UNCAC ada kendala hukum yang dihadapi oleh Indonesia karena adanya aturan yang ditetapkan oleh UNCAC bertentangan dengan undang-undang Tipikor yang berlaku di Indonesia, sehingga diperlukan harmonisasi hukum untuk memenuhi standarisasi internasional dalam hukum nasional Indonesia. Lemahnya kerjasama internasional oleh pemerintah Indonesia, terlihat dari lambatnya pemerintah Indonesia menjalin kerjasana internasional dengan berbagai Negara. untuk memperkuat implemantasi UNCAC terutama dengan negara-negara yang diperkirakan banyak dana warga negara Isndonesia yang disimpan di bank-bank luar negeri.