Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam menjalankan tugas, seringkali Tentara Nasional Indonesia menggunakan kekerasan, kadang kekerasan itu berujung kematian sebagaimana diancam dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada pengamanan pesta kampong di Negeri Waai, oknum TNI melakukan penikaman sangkur kepada salah satu masyarakat Desa Waai dan korban meninggal.
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan membahas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI di Negeri Waai masuk dalam syarat alasan pembenar dan untuk memenuhi syarat-syarat akademis dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Ambon. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, tipe penelitian deskritif analitis, sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dianalisis dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menujukan bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa yaitu pertama, adanya serangan seketika; serangan tersebut bersifat melawan hukum; pembelaan merupakan keharusan; dan cara pembelaan adalah patut. Fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Ambon 94-K/PM III-18/AD/IX/2018, masuk dalam alasan pembenar yaitu pembelaan terpaksa (noodweer). Hal ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa memenuhi semua syarat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, namun tidak dipertimbangkan oleh hakim. Padahal dalam halaman 31 majelis hakim mengakui bahwa terdakwa melakukan tindakan spontan dan pada halaman 25, mengakui bahwa benar terdakwa menjalankan tugas karena diperintah oleh Danpos.