Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur
melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak
hukum. diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak harus dipahami dan dilaksanakan
secara tepat dan sesuai mengingat tujuan diversi untuk menghindari efek negatif pada prosesproses
peradilan, sesuai yang diamanatkan UU SPPA Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (3).
Penelitian ini termasuk penelitan hukum normatif empiris. Data penelitian dikumpulkan
dengan cara wawancara langsung di unit PPA Kepolisian Kepolisian Polres Pulau Ambon dan
PP. Lease serta melalui data kepustakaan, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam
bentuk uraian secara deskriptif analitis. Selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil studi ini menunjukan bahwa penyidik Polres Pulau Ambon dan PP. Lease dalam
mengimplementasikan proses diversi pada perkara anak sudah sesuai dengan apa yang
diamanatkan undang-undang Sistem Peradilan pidana Anak Dimana diversi yang
dilaksanakan merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun.
Penyidik Polres Pulau Ambon dan PP. Lease dalam menangani kasus tindak pidana anak yang
berkonflik dengan hukum penyelesaiannya telah dilaksanakan melalui jalur diversi dengan
keadilan restoratif . Hambatan yang dihadapi adalah dalam suatu perkara pidana anak,
keluarga korban setuju dilakukan diversi tapi terkadang juga ada syarat ganti rugi yang
memberatkan pihak pelaku, hal inilah yang menyebabkan diversi gagal.