Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas. Berdasarkan penelitian yang ada, ditemukan ada warga negara yang berusia diatas 18 tahun memilih dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Hal ini tentu tidaklah mudah untuk menentukan hukum negara mana yang harus di patuhi oleh seseorang yang berkewarganegaraan ganda. Tentunya sangat berdampak pula terhadap hak-haknya, karena sesungguhnya memiliki ketidakjelasan dan ketidaktegasan statusnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji penerapan asas bipatride dalam perspektif hukum keimigrasian.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu dengan jalan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan bahan hukum yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa peluang mewujudkan dwikewarganegaraan di Indonesia sangat sulit untuk itu pendekatan keimigrasian dalam menjamin dan menjaga rasa cinta para pemilik kewarganegaraan ganda di Indonesia dapat menjadi alternatif utama penyelesaiannya. Terkait dengan persoalan keimigrasian tersebut dan dengan melihat praktek di negara lain, seperti India dengan konsep pemberian Overseas Citizensip of India (OCI) dimana pemegang OCI yang merupakan eks-warganegara India dapat melakukan perjalanan ke India tanpa harus memiliki visa. Selain itu pemilik OCI dapat bekerja tanpa disertai dengan izin kerja walaupun ada batasan-batasan pekerjaan tertentu.