Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak
menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi
kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan menggunakan
aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku yang Mempekerjakan Anak.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian
bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan
dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil Penelitian ini, menunjukan bahwa UU ketenagakerjaan pada pasal 74 jo pasal
183, telah menegaskan bahwa anak dilarang untuk bekerja dalam pekerjaan yang buruk,
kemudian didalam pasal 69 ayat (2) jo pasal 185 anak dilarang dipekerjakan lebih dari 3
(tiga) jam dan harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam UU
perlindungan anak pada pasal 78 menjelaskan bahwa setiap orang yang membiarkan anak
bekerja (eksploitasi ekonomi) maka perbuatan pelaku tersebut dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang diketahui, membiarkan,
mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang membahayakan diri anak.