Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Indonesia sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai undang-undang SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak). Permasalahan dalam penulisan ialah anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang dimana penyelesaiannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan juga menggunakan hukum adat Tanimbar.
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empirik. Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan ilmu hukum pidana.
Hasil penelitian ini, konsep Keadilan Restoratif dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, karena dapat memperjuangkan hak-hak anak dimasa depan. Penerapan ini terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak dan persetubuhan terhadap anak mengikuti mekanisme pelaksanaan Diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana keproses luar pidana.
Seperti pada kasus yang telah terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat masalah dapat diselesaikan dengan baik karena dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, masyarakat dan penegak hukum. Serta dengan adanya hukum adat yang sangat kental di Maluku Tenggara Barat yang membuat sehinggah kedua pihak dapat mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang dirugikan.